Fahri Hamzah Kembali Bongkar Model KKN di DKI era Basuki
Mantan aktivis mahasiswa penumbang Orde Baru yang kini menjadi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kembali membongkar praktik KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) yang ada di Pemprov DKI.
Sebelumnya Fahri sudah membongkar terkait DANA NON-BUDGETER di Pemprov DKI selama dipimpin Basuki.
Kali ini, politisi asal NTB yang dikenal sebagai "Singa Parlemen" ini kembali membongkar model baru KKN di DKI.
Berikut twit-twit @Fahrihamzah dengan tagar #KKN pada Kamis (30/3/2017):
1. Banyak orang yang tidak mengerti wilayah private dan publik. Lalu mencampurnya secara sembrono. #KKN
2. Inilah sisa dari masa lalu. Masa ketika penguasa menganggap antara diri dan kewenangannya menyatu. #KKN
3. Menjelang #19TahunReformasi coba kita konstruksi pikiran kita agar “pribadi” dan “jabatan” dipisahkan. #KKN
4. Agar pejabat publik berdiri di sisi negara dan tidak menjadi operator pasar. #KNN
5. Apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI adalah kesalahan yang sangat fatal. Datang dari pikiran kuno. #KKN
6. Basuki tidak paham cara kerja negara. Dia ini pengusaha atau mungkin hanya calo pengusaha. #KKN
7. Pengusaha ingin cepat itu sama dengan mental OTORITARIAN. Sementara demokrasi memang tidak bisa cepat. #KKN
8. Kalau anda mau cepat alatnya bukan demokrasi tapi OTOKRASI. Demokrasi ada prosedur, otokrasi tidak perlu. #KKN
9. Otokraai bergerak atas kehendak pribadi sementara demokrasi mengikuti jadwal sistem. #KKN
10. Maka, keputusan bangsa Indonesia untuk pindah kepada demokrasi adalah final. #KKN
11. Kalau anda mau cepat silahkan saja tapi prosedur tidak boleh dilanggar. Tujuan tidak bisa halalkan cara. #KKN
12. Anda boleh punya latar pengusaha tapi begitu disumpah jadi pejabat publik anda tunduk kepada prosedur. #KKN
13. Kalau mau cepat dan melawan prosedur jadi kontraktor atau developer swasta aja. #KKN
14. Negara tidak dinilai oleh praduga tentang niat tapi oleh fakta tentang hukum dan aturan yang ada. #KKN
15. Negara lebih komplek dari sekedar PROFIT dan bertambahnya kekayaan. Tapi hukum dan keadilan. #KKN
16. Sekarang gini, kenapa pengadaan kertas dan alat tulis di kantor pemerintah pakai tender tapi bikin Jembatan Semanggi tunjuk langsung?
17. Ini pertanyaan saya di ujung, sebab banyak pertanyaan awal yang belum Saya ajukan. #KKN
Sebelumnya Fahri sudah membongkar terkait DANA NON-BUDGETER di Pemprov DKI selama dipimpin Basuki.
Kali ini, politisi asal NTB yang dikenal sebagai "Singa Parlemen" ini kembali membongkar model baru KKN di DKI.
Berikut twit-twit @Fahrihamzah dengan tagar #KKN pada Kamis (30/3/2017):
1. Banyak orang yang tidak mengerti wilayah private dan publik. Lalu mencampurnya secara sembrono. #KKN
2. Inilah sisa dari masa lalu. Masa ketika penguasa menganggap antara diri dan kewenangannya menyatu. #KKN
3. Menjelang #19TahunReformasi coba kita konstruksi pikiran kita agar “pribadi” dan “jabatan” dipisahkan. #KKN
4. Agar pejabat publik berdiri di sisi negara dan tidak menjadi operator pasar. #KNN
5. Apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI adalah kesalahan yang sangat fatal. Datang dari pikiran kuno. #KKN
6. Basuki tidak paham cara kerja negara. Dia ini pengusaha atau mungkin hanya calo pengusaha. #KKN
7. Pengusaha ingin cepat itu sama dengan mental OTORITARIAN. Sementara demokrasi memang tidak bisa cepat. #KKN
8. Kalau anda mau cepat alatnya bukan demokrasi tapi OTOKRASI. Demokrasi ada prosedur, otokrasi tidak perlu. #KKN
9. Otokraai bergerak atas kehendak pribadi sementara demokrasi mengikuti jadwal sistem. #KKN
10. Maka, keputusan bangsa Indonesia untuk pindah kepada demokrasi adalah final. #KKN
11. Kalau anda mau cepat silahkan saja tapi prosedur tidak boleh dilanggar. Tujuan tidak bisa halalkan cara. #KKN
12. Anda boleh punya latar pengusaha tapi begitu disumpah jadi pejabat publik anda tunduk kepada prosedur. #KKN
13. Kalau mau cepat dan melawan prosedur jadi kontraktor atau developer swasta aja. #KKN
14. Negara tidak dinilai oleh praduga tentang niat tapi oleh fakta tentang hukum dan aturan yang ada. #KKN
15. Negara lebih komplek dari sekedar PROFIT dan bertambahnya kekayaan. Tapi hukum dan keadilan. #KKN
16. Sekarang gini, kenapa pengadaan kertas dan alat tulis di kantor pemerintah pakai tender tapi bikin Jembatan Semanggi tunjuk langsung?
17. Ini pertanyaan saya di ujung, sebab banyak pertanyaan awal yang belum Saya ajukan. #KKN
18. Misalnya, kenapa pemda membiarkan pelanggaran KLB (Koefisien Luas Bangunan -red)? Ini kan pidana. Bahkan juga korupsi.
19. Ini kan perbuatan curang. Ijin bangunan 1000m2 dan mumpung harga tinggi dibangun 2000m2. #KKN
20. Ini buku terbitan KPK soal definisi korupsi. Coba baca sejenak.
21. Ini definisi yang lebih detail. Baca aja. Simpulkan sendiri.
22. Saya masih banyak data soal ini. Tapi cukup segitu dulu.
23. Jangan percaya kampanye pencitraan pakai uang swasta. Semua itu kolusi. #KKN
24. Jangan lupa perjuangan mahasiswa 19 tahun lalu. Salah satunya adalah hapuskan #KKN dari bumi pertiwi.
25. Ini tautan bagi yg mau donlot buku KPK yang KPK gak Berani pakai kalau soal DKI...
Link: http://ift.tt/2nFpAxa
26. Selamat berpikir.
"AHOK DALAM PUSARAN KORUPSI DANA NON-BUDGETER" by @Fahrihamzah
Dari twit @Fahrihamzah, Rabu (29/3/2017):
2. Apakah @emerson_yuntho dan kawan2 @sahabatICW melihat ya?
3. Dalam debat itu Basuki gak paham bahwa Pembiayaan/Anggaran/Belanja Publik Tidak Mengenal Sumber Pembiayaan Non APBD/N.
4. Dan kemampuan pejabat publik melobi agar pengusaha membiayai fasilitas publik BUKAN PRESTASI tapi KOLUSI.
5. Saya bisa tuliskan pasal pasal dlm UU terkait tulisan di atas dan seharusnya ini di luar kepala penegak hukum.
6. Anda bisa meminta sebuah perusahaan membangun jembatan/pasar, namun harus melalui pembahasan di DPRD dan masuk dlm APBD.
7. Bui dan pasal berlapis menanti jika secara sepihak anda bangun infrastruktur publik gunakan dana korporasi (perusahaan -red) tanpa pembahasan di DPRD.
8. Dalam sistem anggaran publik tidak ada satu rupiah pun dana yg diterima atau digunakan tanpa melalui proses politik di DPRD.
9. Anda bisa saja katakan ini sukses membuat perusahaan swasta bangun daerah, tapi tanpa pembahasan di DPRD anda mungkin terima lebih.
10. Meski anda orang kaya raya, sbg kepala daerah anda bahkan tak boleh menggunakan uang pribadi utk membiayai program pemerintahan.
11. Kalo anda merasa kaya dan mampu bangun jembatan tanpa dana APBD, maka masukan uang anda tersebut dalam post dana hibah di APBD.
12. Korupsi adalah cabang KKN termasuk karena tdk ada skema pembiayaan publik dari sumber yg tak disepakati dlm APBD.
13. Anda bisa beretorika "demi rakyat saya gunakan uang pribadi bangun jembatan, APBD tak cukup, dll".
14. Tapi bagaimana jika uang itu adalah sisa sogok perizinan tertentu dan anda pakai untuk pencitraan sebagian KECIL.
15. Dalam APBD post sumber penerimaan dan pembiayaan itu sudah diatur dgn jelas sumber dan arahnya.
16. Neraca negara tidak boleh dikotori oleh sumber keuangan yang tidak jelas sumber dan sebabnya.
17. Neraca negara tidak boleh dikotori oleh dana cuci uang atau #MoneyLoundry yang haram dan berbahaya.
18. Maka tdk ada istilah pembiayaan dari sumber dana non APBD karena CSR pun harus masuk dalam sumber penerimaan di APBD.
19. Sebagai contoh uang "denda" koefisien lantai bangunan (KLB) atas pembangunan konstruksi pihak swasta di DKI.
20. Jika ia adalah "uang denda" maka ia adalah pendapatan negara (PNBP) bukan sumbangan swasta.
21. Jadi swasta yang kena denda tidak bisa langsung diminta untk bangun Simpang Susun Semanggi. Itu salah fatal!
22. Selain uang itu harus masuk ke kas daerah dan dicatat sebagai penerimaan di APBD tahun depannya...
23. ...Pembangunan proyek Simpang Susun Semanggi juga harus diselenggarakan dengan sistem pengadaan tender, dll.
24. Polri, Jaksa, KPK, BPK, BPKP hrs serius dalami kasus beberapa proyek infrastruktur di DKI dari dana non-budgeter (diluar APBD -red).
25. Lalu Bagaimana bisa DPRD melakukan pengawasan terhadap sebuah proyek yg tidak menggunakan dana APBD???
26. Sementara itu, para buzzer dan media sudah memuji dan menganggap itu sebagai prestasi Basuki.
27. Bahkan pujian juga disampaikan langsung oleh Jokowi seolah ini adalah kepandaian mencari dana di luar APBD.
28. Media dan buzzer juga bergerak memblackmail DPRD sebagai sarang korupsi maka tidak perlu pembahasan APBD.
29. Apa pikiran orang2 ini ya? Mereka ini seperti alien dalam alam pikiran demokrasi dan governance juga sistem anti korupsi (clean governance -red).
30. Maka di sini saya bertanya, "Dimana penegak hukum terutama KPK dan para LSM soal korupsi yang biasanya galak".
31. Rupanya ini tujuan mereka selama ini mau menghancurkan reputasi lembaga pengawasan.
32. Rupanya, Di luar sana mereka pesta pora dengan uang swasta. UANG YANG TIDAK ADA PERTANGGUNGJAWABANNYA.
33. Dan dengan uang tanpa batas itu mereka membangun citra sebagai pejuang rakyat.
34. Mereka bikin pulau dengan menggusur rakyat menyewa aparat memakai pentungan dan alat berat.
35. Harga tanah hasil gusuran yang nyaris gratis itu dijual ribuan kali lipat harganya.
36. Dari situ mereka dapat untung besar dan hasilnya dibagi-bagi untuk segala hal tanpa dituduh korupsi dan tanpa suap.
37. Tim survey, pengamat politik, buzzer, tukang meme, tukang animasi. Semua mudah dibiayai tanpa korupsi.
38. Inilah korupsi orang pintar dan orang kaya. KPK tidak berani menyentuh mereka.
39. Mereka tidak makan uang negara seperti hakim terima uang 50 juta atau Irman Gusman 100 juta.
40. Uang itu belum masuk APBD atau belum jadi uang negara karenanya bisa dibagi2 suka2.
41. Sejauh bisa dicegat sebelum masuk APBD maka tidak ada niat jahat mereka.
42. Itulah sandiwara para kurcaci dan punakawan...sibuk sendiri menghibur majikan...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar